Daftar 10 Menteri Paling Dihormati Masyarakat

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menempati posisi ketiga dalam daftar 2018 menteri yang paling terhormat, dengan 34.256 berita; diikuti oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di posisi keempat, dengan 33.705 berita; dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di posisi kelima. Khofifah Indar Parawansa, Retno Marsudi, Darmin Nasution, dan Lukman Hakim Saifuddin adalah beberapa menteri, yang gagal masuk dalam 10 menteri yang paling dihormati tahun lalu, Herlambang mencatat.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengklaim tempat keenam, dengan 29.581 berita. Tahun lalu, nama Hadimuljono tidak termasuk dalam daftar 10 menteri paling dihormati masyarakat. Menteri Pariwisata Arief Yahya datang ketujuh tahun ini, dengan 27.381 berita. Yahya sebelumnya berdiri pertama sebagai menteri yang paling terhormat di tahun 2016 dan setelah itu diangkat sebagai menteri ke-2 yang paling terhormat di tahun 2017.

Posisi menteri yang paling terhormat kedelapan ditempati oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, dengan 24.598 berita; sementara Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Pandjaitan menduduki posisi kesembilan, dengan 23.844 berita. Akhirnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan budaya Puan Maharani mengklaim posisi ke-10, dengan 23.482 berita.

Dua dari 10 menteri yang paling dihormati adalah perempuan, khususnya Sri Mulyani dan Puan Maharani, Herlambang menambahkan. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan bahwa Kementerian Keuangan akan memberikan dana insentif kepada pemerintah daerah dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 97 tahun 2018 tentang Pembatasan Sampah Plastik Sekali Pakai.

Info terkait: rental mobil bali lepas kunci.

Saya telah menerima informasi bahwa Menteri Keuangan sedang mempersiapkan skema khusus untuk memberikan insentif kepada Bali untuk implementasi Peraturan Gubernur dan kepedulian kami terhadap masalah lingkungan. Sebenarnya, itu bukan yang kami harapkan, kata Koster, ketika menyampaikan Pidato Akhir 2018 dan Menyambut Tahun Baru 2019, di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Denpasar, pada hari Senin.

Menurutnya, landasan utama untuk membuat peraturan gubernur 97/2018 adalah sesuai dengan visi pembangunan Bali dalam lima tahun ke depan, yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali.

Ini telah menerima apresiasi yang sangat baik, katanya di perusahaan Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati. Mengenai jumlah insentif yang ingin didukung oleh Bali dalam implementasi peraturan tersebut, Koster mencatat bahwa dia belum menerima tawaran dari Kementerian Keuangan karena masih menghitung jumlah yang layak. Yang jelas Bali harus menjadi ‘pulau bersih dan hijau’ (pulau hijau dan bersih), katanya.

Gubernur yang baru diangkat selama tiga bulan juga menyatakan kebahagiaannya karena kebijakannya juga telah menerima respons positif dari generasi milenial. Astungkara (dengan rahmat Tuhan), pada 2019, peraturan gubernur (Pergub) akan dilaksanakan sebaik mungkin, melibatkan sejumlah pihak, Koster menjelaskan.

Dalam Pergub Bali No. 97 tahun 2018 tentang Pembatasan Sampah Plastik Sekali Pakai yang diterbitkan pada 21 Desember, ada tiga bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik yang dilarang, yaitu kantong plastik, polysterina (styrofoam), dan sedotan plastik.

Meskipun sejumlah kabupaten / kota di negara ini memiliki peraturan serupa, Koster mengklaim bahwa Pergub yang dikeluarkan adalah yang pertama dan satu-satunya di tingkat pemerintah provinsi. Dalam membatasi generasi limbah plastik, peraturan ini mewajibkan setiap produsen, distributor, dan pemasok, serta pelaku bisnis untuk memproduksi, mendistribusikan, memasok, dan menyediakan pengganti plastik sekali pakai. Ia juga melarang memproduksi, mendistribusikan, memasok, dan menyediakan PSP, tambahnya.