BUMN Harus Transparan dan Profesional Demi Bangsa

Soemarno mengatakan bahwa dengan sikap profesionalnya, ia juga memiliki sikap hitam-putih; jadi, akan sulit untuk menghadapi masalah politik kelabu. Menteri BUMN juga mengakui bahwa hal yang paling sulit adalah jika dia bisa melakukan sesuatu untuk mengurangi beban masyarakat tetapi harus bergulat dengan masalah politik. Dia mengatakan bahwa jika dia dan garis pelayanannya melakukan yang terbaik untuk bangsa, maka Allah akan menunjukkan jalan kepada mereka.

Dalam wawancara sebelumnya, Soemarno telah menyatakan bahwa berbagai BUMN di negara ini harus kembali ke khittah mereka sesuai dengan apa yang terkandung dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Saya mengingatkan para direktur BUMN bahwa BUMN harus kembali ke khittah mereka. Harus jelas apa fungsinya, kata Menteri BUMN.

Soemarno mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo, ketika mengangkatnya sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara, telah menyarankan BUMN untuk benar-benar profesional dan transparan dan untuk berkontribusi pada bangsa. Menyusul hal ini, Soemarno mengatakan dia benar-benar mempelajari BUMN, terutama yang terkandung dalam undang-undang No. 19/2003 dengan BUMN. BUMN harus transparan dan profesional demi bangsa.

Soemarno mengatakan bahwa dalam Pasal 2 UU No. 19/2003, jelas bahwa maksud dan tujuan pembentukan BUMN adalah untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional secara umum dan pendapatan negara khususnya, untuk mengejar keuntungan, untuk mengatur manfaat publik dalam bentuk barang dan / atau jasa berkualitas tinggi dan memberikan pemenuhan yang memadai bagi kehidupan banyak orang.

Kemudian, katanya, BUMN juga harus bertujuan merintis kegiatan bisnis yang tidak dapat dilakukan oleh sektor swasta dan koperasi, serta secara aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha ekonomi yang lemah, koperasi dan masyarakat. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan manajemen perusahaan milik negara dalam empat tahun terakhir jauh lebih baik daripada dalam lima tahun terakhir, tercermin dari berkurangnya jumlah BUMN yang melaporkan kerugian.

Related News: Perusahaan optimasi layanan seo murah terjangkau terbaik dan berkualitas.

Pada akhir 2014, banyak BUMN yang bermasalah karena 34 perusahaan milik negara tercatat kehilangan uang. Sekarang, hampir semua BUMN melaporkan kondisi keuangan yang sehat. Beberapa masih dalam proses restrukturisasi, kata Rini saat wawancara dengan stasiun televisi nasional di Jakarta, Senin. Rini mengatakan salah satu kesalahan masa lalu dalam pengelolaan BUMN adalah mengenai direksi yang selalu berusaha menutupi berbagai masalah.

Ada masalah yang tersapu ‘di bawah karpet’. Para direktur BUMN di masa lalu berpikir mereka bahagia, mendapat bonus, dan meninggalkan masalah yang harus diselesaikan oleh dewan direksi berikutnya. Ini harus dihentikan, dia menekankan. Berbicara tentang tanggung jawabnya yang besar untuk menghentikan masalah, katanya, saya sangat menyadari bahwa semua masalah di masa lalu belum terselesaikan. Tetapi dalam lima tahun terakhir, kami telah memperbaikinya, katanya.

Menggambarkan efisiensi yang dihasilkan oleh SEO, terutama yang lebih besar, dalam empat tahun terakhir, katanya, PLN (perusahaan listrik negara) sekarang menguntungkan. Di masa lalu, 34 proyek listrik terhenti. Alhamdulillah, sekarang, hampir semuanya bisa diselesaikan.

Related info: dengan seo update menggunakan jasa link.

Selain itu, pada tahun 2018, PT Pertamina (perusahaan minyak negara) melihat untung lebih dari US $ 2 miliar; Garuda Indonesia (pembawa bendera negara) telah menguntungkan meskipun masih relatif kecil, sekitar 900 ribu dolar AS, atau jauh lebih baik dari tahun sebelumnya.

Demikian juga, Krakatau Steel (perusahaan baja negara) saat ini sedang melakukan restrukturisasi bisnis yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada tahun 2019. Pada peringatan 21 tahun BUMN, Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan politik. BUMN tidak boleh berpartisipasi dalam politik; mereka harus profesional, kata Soemarno saat wawancara dengan salah satu stasiun televisi swasta nasional di Jakarta pada Senin malam.